jpnn.com - Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional Symphati Dimas R menilai situasi politik saat ini tidak sekadar menunjukkan gejala militerisme, melainkan telah mengarah pada karakter pemerintahan yang sangat militeristik.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk "Keadilan Untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk Pada Peradilan Umum" diselenggarakan oleh badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di Aula Pusgiwa UI pada Senin (6/4/2026).
Dimas menempatkan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus sebagai bagian dari konteks yang lebih luas. "Yakni menguatnya peran militer dalam kehidupan sipil," ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kepemimpinan nasional yang memiliki akar kuat dalam tradisi militer, sehingga pendekatan keamanan dan stabilitas cenderung lebih diutamakan dibandingkan prinsip supremasi sipil.
Dia juga menyoroti berbagai kebijakan yang menunjukkan ekspansi peran militer, seperti pembentukan struktur komando teritorial baru hingga tingkat provinsi serta rencana pembentukan ratusan batalyon teritorial pembangunan yang akan terlibat dalam sektor sipil seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Kebijakan itu dinilai problematik karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi di sektor lain, namun justru memperluas peran militer dalam urusan non-pertahanan. "Hal ini menunjukkan adanya prioritas politik yang memperkuat posisi militer dalam tata kelola pemerintahan," tuturnya.
Lebih lanjut, Dimas menjelaskan bahwa dalam praktiknya, negara cenderung menggunakan instrumen keamanan yang dianggap paling efektif untuk menjaga stabilitas politik. Dalam konteks ini, dia mengingatkan bahwa ekspansi militer ke ranah sipil berisiko menjadikan masyarakat sebagai objek pengawasan, bahkan target dari kebijakan keamanan itu sendiri.
Sebagai respons, dia menekankan pentingnya peran gerakan mahasiswa untuk membaca situasi ini secara kritis dan menjadikannya sebagai momentum konsolidasi.
