jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang melabeli Londo Ireng ke para pengkritik.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Kahar Muamalsyah menilai pernyataan Prabowo menjadi pilihan retorika politik yang menegaskan Kepala Negara antikritik.
"Selain itu, pelabelan terhadap kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan publik merupakan bentuk stigmatisasi terhadap penggunaan hak konstitusional warga negara," kata dia melalui keterangan persnya, Minggu (26/7).
Dalam negara demokrasi, kata Kahar, kritik terhadap pemerintah menjadi bagian dari mekanisme checks and balances atau sistem pengawasan dan keseimbangan.
Menurut Kahar, kritik rakyat terhadap pemerintah bukan tindakan permusuhan terhadap negara.
"Demokrasi justru mengandalkan adanya ruang bagi warga negara untuk menguji, mengawasi, mengkritik, dan mengevaluasi penyelenggaraan kekuasaan," ujarnya.
PBHI, kata Kahar, menilai label Londo Ireng terhadap wartawan, akademisi, hingga aktivis yang menyampaikan kritik menjadi bentuk delegitimasi terhadap partisipasi publik.
"Narasi demikian berpotensi membangun dikotomi antara pemerintah dan warga negara, seolah-olah kritik identik dengan permusuhan atau pengkhianatan," ujarnya.
