jabar.jpnn.com, BOGOR - Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
PPATK memiliki tugas pokok sebagai pendistribusi hasil analisis ke aparat penegak hukum dan otoritas lain, menerima, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan serta memberi rekomendasi kebijakan pencegahan pencucian uang.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan secara fungsi, PPATK adalah “intelijen keuangan” negara.
Walau tidak memiliki kewenangan untuk menahan orang atau membekukan rekening, tetapi rekomendasi PPATK untuk pemblokiran ke bank, OJK, atau aparat penegak hukum lain, sangatlah sakti.
Menurut kajian IAW, PPATK adalah benteng terakhir ketika kinerja bank lambat, Otoritas Jasa Keuangan reaktif, dan Bank Indonesia tidak disiplin menutup celah sistem pembayaran.
"Hanya PPATK yang punya akses ke data lintas bank, transaksi mencurigakan, data lintas sektor serta jaringan internasional dan kerja sama intelijen keuangan lintas negara," kata Iskandar Rabu (20/8).
IAW berharap, dengan modal ini, PPATK bisa melompat jauh melampaui jauh, bukan sekadar hanya sebagai “pusat laporan”, tetapi harus menjadi mesin pengendali atas mekanisme arus uang haram.
Iskandar menegaskan tanpa PPATK, mafia rekening judi akan selalu lebih cepat karena mereka bisa membuka rekening baru dalam hitungan jam, sementara bank, OJK dan BI baru bereaksi setelah dana berpindah tangan.
