jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) justru menuai gelombang kritik dan evaluasi. Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan porsi besar Dana Desa untuk pembangunan fisik koperasi terpusat ini dinilai berpotensi menjauhkan masyarakat dari ruh asli koperasi itu sendiri.
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna menyoroti pendekatan terpusat (top down) yang diterapkan pada KDMP.
Menurutnya, model ini berseberangan dengan prinsip dasar koperasi yang seharusnya mengedepankan asas sukarela, partisipatif, dan gotong royong.
"Ketika dikembangkan secara top down, dikhawatirkan tujuan ideal KDMP untuk memberdayakan anggota tidak akan tercapai. Model ini memicu penyeragaman kelembagaan ekonomi desa, padahal potensi dan persoalan tiap desa sangat bervariasi," ujar Hempri, Jumat (24/7).
Hempri menilai pemerintah seolah tidak belajar dari sejarah kelam pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masa lalu.
Penyeragaman bentuk lembaga ekonomi desa terbukti membuat banyak lembaga serupa mengalami "mati suri" karena tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM itu menekankan pentingnya ruang inovasi bagi pengurus KDMP.
Pengurus harus mampu memetakan potensi lokal serta dibekali pembenahan dari sisi tata kelola, modernisasi, hingga digitalisasi agar citra koperasi tetap relevan.
