jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya menyatakan kesiapannya untuk terbuka dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020.
Hal ini disampaikan Hutama Karya saat memberikan hak jawab mengenai pemberitaan JPNN.com, https://m.jpnn.com/news/korupsi-jalan-tol-dirut-hutama-karya-budi-harto-mangkir-dari-panggilan-kpk.
Hutama Karya merespons mengenai pernyataan KPK yang menyebutkan bahwa Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto yang mangkir dari pemeriksaan.
Direktur Utama Hutama Karya telah memenuhi pemanggilan tersebut dalam rangka proses penyelidikan pada Selasa (7/1) pukul 13.20 dan selesai pada pukul 15.30," bunyi siaran pers yang dikirimkan PT Hutama Karya ke redaksi JPNN, Rabu (8/1).
Selain itu, PT Hutama Karya juga mengeklaim akan mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri Erick Thohir.
"Berkomitmen untuk memenuhi setiap tahapan pemeriksaan yang berjalan, serta transparan dalam proses penyidikan kasus ini. Hutama Karya memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya," bunyi pesan tersebut.
Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sedianya, Budi Harto diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020.
