jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi kembali membuat terobosan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian demi ketahanan pangan. Cara yang ditempuh ialah dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pada Senin (20/10/2025), Gubernur Luthfi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jateng Lampri meneken nota kesepakatan tentang sinergisitas penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang. Penandatanganan itu dilaksanakan di aula Kanwil BPN Jateng, Kota Semarang.
Kesepakatan tersebut sebagai langkah nyata menjaga ketahanan pangan, sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi di daerah. Data BPN memperlihatkan Lahan Baku Sawah (LBS) di Jateng mencapai 987.468 hektare.
Nantinya, LBS itu akan dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam dokumen nota kesepakatan itu disebutkan pada 2025 ini BPN bersama Pemprov Jateng akan melakukan sertifikasi 240 bidang tanah di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Blora, dan Wonosobo.
Di setiap kabupaten itu terdapat 80 bidang tanah yang akan disertifikasi sebagai LP2B. Perinciannya ialah 48.967 hektare di Blora, 53.000 hektare di Cilacap, dan 10.168 hektare di Wonosobo.
Gubernur Luthfi mengatakan kontribusi Jateng dalam penyediaan beras nasional mencapai 11 juta ton gabah. Jumlah itu setara dengan 16,5 persen dari produksi gabah nasional.
Mantan polisi dengan pangkat terakhir komjen itu menjelaskan posisi Jateng yang strategis di tengah Pulau Jawa membuat provinsi itu berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nusantara.
“Jawa Tengah itu diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang,” ujarnya.
