jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar Transportasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Machsus ST MT menilai wacana pemerintah daerah mewajibkan ASN bersepeda ke kantor, dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Namun, Machsus menyebutkan alangkah baiknya pejabat juga harus melakukan sebagai contoh pertama.
“Menurut saya, pejabat justru harus menjadi contoh pertama. Dalam implementasi kebijakan publik, aspek policy signaling dan keteladanan memiliki peran yang sangat besar,” kata Machsus, Selasa (31/3).
Machsus menjelaskan apabila masyarakat diminta menghemat BBM, maka pejabat perlu menunjukkan komitmen yang sama. Menurutnya, baik gowes ke kantor, penggunaan kendaraan bersama, kendaraan listrik, hingga pengurangan perjalanan dinas yang tidak prioritas.
“Dalam teori kebijakan transportasi, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh leadership behavior. Ketika perubahan dimulai dari level pimpinan, tingkat penerimaan publik biasanya jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Namun, untuk kendaraan dinas pemerintah tidak perlu dihentikan total untuk menghemat BBM. Tetapi perlu dilakukan rasionalisasi operasional berdasarkan urgensi perjalanan.
Dia mengatakan berdasarkan teori transport system efficiency, kendaraan yang memiliki fungsi layanan publik seperti kesehatan, pengawasan lapangan, layanan administrasi penting, dan emergency harus tetap berjalan, karena nilai manfaat sosialnya tinggi.
“Yang perlu dibatasi adalah perjalanan dengan utilitas rendah, seperti kegiatan seremonial, rapat yang bisa dilakukan daring, atau perjalanan dinas yang sebenarnya tidak mendesak. Pendekatannya bukan penghentian total, melainkan efisiensi birokrasi transportasi,” ujarnya.
