jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak merespons rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Menurut Emil, kebijakan tersebut merupakan kewenangan penuh BGN sehingga dirinya belum dapat memberikan komentar lebih jauh terkait teknis pelaksanaannya.
"Saya tidak bisa berkomentar terlalu detail mengenai itu bagaimana persisnya BGN akan menerapkan efisiensi dan moratorium," kata Emil dikutip Rabu (10/6).
Saat ini, kata dia, pemerintah daerah lebih difokuskan untuk membenahi kualitas dan higienitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi.
Fokus utama yang menjadi perhatian adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap SPPG.
"Kami sekali lagi saat ini diminta fokusnya permasalahan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). SLHS kewenangannya di Dinas Kesehatan, sementara IPAL pada Dinas Lingkungan Hidup," ujarnya.
Selain itu, Ketua Satgas MBG Jawa Timur tersebut mengungkapkan adanya arahan dari Kepala BGN Nanik S. Deyang agar setiap SPPG mampu menyediakan sedikitnya 300 porsi MBG per hari untuk kelompok prioritas 3B.
Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
