jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap alasannya tidak ikut memprotes kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, tidak pantas menentang keputusan tersebut.
"Gubernur itu memiliki dua variabel. Pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat," ucap Dedi dikutip Sabtu (11/10/2025).
Dedi menjelaskan, TKD menurupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan, dan tidak perlu dipersoalkan.
“Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat," ungkap orang nomor satu di Jawa Barat.
Dia menjelaskan, pemotongan dana transfer ke daerah untuk Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun untuk pemerintah provinsi dan sekitar Rp2,7 triliun bagi pemerintah kabupaten dan kota.
Kebijakan tersebut, tentunya berpengaruh terhadap program pembangunan di daerah.
Dia mengatakan, sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
