jpnn.com, JAKARTA - Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.
'Kami meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengeluarkan rekomendasi agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), khususnya guru dan tenaga kependidikan (tendik) bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)," kata Sekjen II DPP IPN Pusat, Mitiar Hamid Kampai dalam pesan elektroniknya kepada JPNN, Jumat (27/6).
Dia menjelaskan, desakan IPN pusat ini karena adanya usulan diskresi pengalihan status PPPK menjadi PNS dosen dan tendik di perguruan tinggi negeri baru (PTNB).
Menurut Mitiar Hamid, usulan PPPK dosen dan tendik PTNB yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjadi peristiwa penting bagi seluruh PPPK.
Jika permintaan tersebut disetujui pemerintah dengan mengeluarkan diskresi, ujarnya, maka bukan tidak mungkin bisa diberlakukan untuk PPPK guru dan tendik.
"Langkah ini adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan status kepegawaian yang setara dan jaminan masa depan bagi ribuan PPPK guru dan tendik yang telah mengabdi dengan loyalitas tinggi," ujarnya.
Dia mengatakan, IPN sengaja datang ke DPD RI membawa aspirasi ribuan PPPK guru dan tendik yang menginginkan kejelasan status. Adanya usulan diskresi untuk PPPK dosen dan tendik di PTNB menunjukkan bahwa ini adalah hal yang mungkin dilakukan.
"Kami berharap DPD RI bisa menjadi jembatan untuk kami mendapatkan diskresi menjadi PNS," ujar Mitiar Hamid.
