bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kisruh penolakan warga terhadap PT KLIN yang berujung laporan LSM Bina Masyarakat Pengambengan ke Kementerian Lingkungan Hidup (LH) berbuntut panjang.
Setelah PT Klin melalui kuasa hukum membuat pernyataan segera melaporkan LSM ke aparat polisi seusai Hari Raya Galungan, kini anggota DPRD Jembrana memberi pernyataan tegas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jembrana Firlinand Taufieq mengatakan kisruh tersebut diduga kuat bukan berasal dari masyarakat maupun dari LSM yang namanya dicatut dalam laporan.
Oleh karena itu, Firlinand minta aparat penegak hukum polisi mengusut tuntas pihak yang diduga berada dibalik rekayasa ini.
Firlinand kepada awak media mengatakan telah memanggil Ketua LSM Bina Masyarakat Pengambengan untuk klarifikasi langsung.
Hasilnya, Ketua LSM Bina Masyarakat Pengambengan itu membantah terlibat dalam laporan penolakan terhadap PT KLIN.
“Barusan saya panggil ketua LSM Bina Masyarakat Pengambengan.
Pengakuannya, sama sekali tidak tahu apa-apa. Namanya dicatut.
