jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Industri pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan tajam setelah terungkap adanya pelanggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang sehingga menyebabkan kerusakan serius pada wilayah pulau kecil di kawasan tersebut.
Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan konservasi dengan 97 persen wilayahnya dilindungi, terancam dengan adana aktivitas pertambangan.
Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga mengancam hak-hak masyarakat adat sekitar.
Pemerintah pun mendapat kritik atas dugaan kelalaian dalam pengawasan aktivitas tambang ini.
Pakar Komunikasi Strategis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) I Gusti Ngurah Putra menyoroti gaya komunikasi pemerintah yang dinilai masih perlu perbaikan.
Menurutnya, pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus selalu transparan kepada publik.
Namun, selama ini kebijakan yang dikeluarkan kurang informatif dan terstruktur sehingga menimbulkan asumsi negatif dan menurunkan akuntabilitas pemerintah di mata publik.
Ngurah menegaskan bahwa komunikasi krisis terkait kasus tambang nikel di Raja Ampat masih inkonsisten, padahal Raja Ampat adalah kekayaan pariwisata nasional yang harus dijaga keberlanjutannya.
