jpnn.com - MANOKWARI - Kementerian Pertanian memacu upaya swasembada pangan nasional melalui penguatan peran penyuluh pertanian.
Langkah tersebut dipertegas melalui sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan yang digelar di Auditorium Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari, Papua Barat Daya, pada Sabtu (26/7).
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), ini diikuti oleh para penyuluh dan jajaran Dinas Pertanian dari kabupaten/kota dan provinsi se-Papua Barat dan Papua Barat Daya secara hybrid (daring dan luring).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak lepas dari peran aktif penyuluh sebagai garda terdepan dalam mendampingi petani.
“Inpres Nomor 3 Tahun 2025 adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan sistem penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. Penyuluh adalah ujung tombak, mereka yang tahu kondisi di lapangan, tahu masalah petani, dan menjadi agen perubahan menuju kedaulatan pangan,” tutur Mentan Amran.
Kepala Badan PPSDMP Idha Widi Arsanti menyatakan bahwa pengalihan kewenangan penyuluh dari daerah ke pusat akan memperkuat koordinasi dan efektivitas program nasional.
“Langkah ini bukan hanya menyatukan sistem, tetapi memastikan bahwa seluruh penyuluh bergerak dalam satu komando dan satu arah kebijakan. Dengan begitu, pendampingan petani akan lebih maksimal dan hasil pertanian lebih produktif,” ujar Santi.
Dia juga menegaskan bahwa mulai 2026, seluruh penyuluh menjadi pegawai pusat agar lebih optimal dalam mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan.
