2 weeks ago
44
KabarJakarta.com — Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi (TI) Bank DKI menyusul terjadinya gangguan layanan yang memengaruhi aktivitas nasabah, khususnya pengguna aplikasi JakOne Mobile.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan perlunya audit internal dan eksternal dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saya meminta audit dilakukan secara menyeluruh, baik dari internal maupun eksternal. Libatkan BPK dan OJK agar hasilnya komprehensif dan bisa jadi dasar pembenahan ke depan,” kata Nova, Rabu (9/4/2025).
Nova mengungkapkan, Bank DKI telah membentuk tim kerja untuk memperbaiki gangguan sistem. Namun, ia mendesak agar perbaikan dilakukan secara cepat dan menyeluruh agar layanan digital perbankan bisa segera normal kembali.
“Layanan mobile banking sangat vital saat ini. Pengguna JakOne Mobile sangat banyak, dan ketergantungan terhadap layanan digital makin tinggi. Maka dari itu, pemulihan harus diprioritaskan,” tegasnya.
Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem keamanan IT untuk mencegah kejadian serupa. Ia meminta agar Bank DKI memiliki sistem peringatan dini (early warning system) yang kuat untuk mengantisipasi potensi serangan siber.
“Alert system harus diperkuat agar ada deteksi dini ketika muncul anomali dalam sistem. Keamanan data nasabah adalah hal mutlak,” katanya.
Senada, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menjelaskan bahwa saat ini nasabah masih bisa melakukan transfer antarbank lewat ATM Bank DKI, namun fitur tersebut belum aktif di aplikasi JakOne Mobile. Ia mengungkapkan bahwa gangguan ini terkait dengan adanya indikasi upaya peretasan terhadap sistem Bank DKI.
“Ada upaya peretasan, tapi syukurnya ada sistem warning yang langsung mengunci sistem agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Akibatnya, layanan sempat shutdown total, termasuk cek saldo dan transfer,” jelas Taufik.
Politikus PKS itu memastikan bahwa dana nasabah aman dan tidak ada kebocoran data. Namun ia juga menegaskan bahwa nasabah yang mengalami kerugian waktu atau aktivitas karena gangguan ini berhak atas kompensasi.
“Bank DKI harus memastikan nasabah dapat menyampaikan keluhan dan mendapatkan kompensasi yang adil,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Taufik juga mempertanyakan kekosongan posisi Direktur IT di tengah krisis ini. Pihak Bank DKI menjawab bahwa penanganan tetap berjalan dan bersinergi dengan BI, OJK, BSSN, dan Bareskrim.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, karena kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi.
“Sudah tiga kali kejadian serupa dan ini menunjukkan kelalaian dalam menjaga sistem IT. Karena itu saya laporkan ke Bareskrim,” tegas Pramono.
Sebagai langkah darurat, posisi Direktur IT kini diisi sementara oleh Direktur Umum Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mulai Selasa (8/4/2025).
Gangguan layanan perbankan ini menjadi momentum penting bagi Bank DKI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanannya, sekaligus memperkuat kepercayaan publik di tengah era digital yang semakin kompleks.
