bali.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengambil contoh Bali dalam kasus Online Single Submission (OSS).
Evita Nursanty meminta sistem perizinan berbasis elektronik, SOS, harus terintegrasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah pusat.
Hal tersebut harus dilakukan karena belakangan ini banyak terjadi persoalan di lapangan antara para pelaku usaha, salah satunya di bidang pariwisata yang mengalami permasalahan dengan pemerintah di bidang penggunaan lahan.
Menurut Evita, meski terkesan modern, sistem perizinan OSS yang sepenuhnya otomatis telah menghilangkan peran pemerintah daerah.
Bahkan melalui OSS ini, izin bagi penanaman modal asing bisa terbit tanpa verifikasi pihak kabupaten atau kota.
"Yang paling memahami tata ruang pariwisata itu kan pemerintah daerah (pemda),” ujar Evita Nursanty dilansir dari Antara.
Evita Nursanty kemudian mencontohkan sejumlah kasus di berbagai daerah yang muncul akibat lemahnya sinkronisasi antara izin pusat dan tata ruang daerah, salah satunya di Bali.
Menurut Evita Nursanty, banyak vila dan resort berdiri di kawasan konservasi dan zona pertanian produktif di Bali.
