jpnn.com, PAPUA - Masyarakat adat di Merauke melakukan aksi protes menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merampas tanah mereka, di saat yang sama para legislator asal Papua dikritik karena dinilai bungkam terhadap persoalan ini.
Dalam aksi di lokasi sidang PGI di GOR Hiad Sai, Merauke, Jumat (30/1), Solidaritas Merauke menolak total PSN Merauke yang mencakup perkebunan sawit, tanaman pangan, dan peternakan di wilayah adat seluas 2,1 juta hektare.
“Menteri ATR-BPN menyebut kawasan target PSN sebagai wilayah ‘tidak berpenduduk’. Tentu saja ini memperkuat stigma Tanah Papua sebagai tanah kosong dan tidak bertuan,” papar Juru Bicara Solidaritas Merauke, Simon Petrus Balagaize dalam keterangannya.
Simon menilai perizinan dilakukan secara tidak transparan dan dengan pendekatan keamanan yang menimbulkan trauma. “Untuk Menteri Bahlil otak sawit dan Menteri Nusron, setop caplok serta rampas tanah kami. Tanah adat bukan tanah negara,” serunya.
Secara terpisah, aktivis Papua Jemmy Korwa mengecam sikap diam 18 anggota DPR RI dan 24 anggota DPD RI asal Tanah Papua.
“Mereka dipilih oleh rakyat untuk sampaikan aspirasi, untuk bicara, bukan untuk diam. Tetapi kami lihat, mereka lebih takut kehilangan posisi,” kata Jimkor, Sabtu (31/1/2026).
Ia menyebut mayoritas legislator memilih “zona nyaman” kecuali Paul Finsen Mayor yang dinilai konsisten bersuara. (tan/jpnn)
.jpeg)
