jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih membutuhkan banyak evaluasi, terutama setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Pigai seusai menjenguk korban keracunan MBG yang masih dirawat di RSIA IBI, Dupak Surabaya, Rabu (13/5).
Menurutnya, program MBG saat ini masih berada dalam tahap pembangunan dan penyempurnaan sehingga evaluasi menjadi hal yang penting dilakukan secara terus-menerus.
“Dalam proses pembangunan dan pengelolaan itu memang harus ada evaluasi,” kata Pigai.
Dia menyebut pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari media, orang tua siswa, sekolah hingga masyarakat untuk ikut mengawasi kualitas pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Kami butuhkan media, orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat untuk mengontrol agar pelayanan itu berkualitas,” ujarnya.
Pigai menjelaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk pengelolaan dapur yang dinilai belum profesional.
Namun demikian, dia meminta publik tidak hanya melihat program dari sisi kekurangannya semata karena pemerintah terus melakukan perbaikan standar pelayanan.
