jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ombudsman RI Jatim menyebut renovasi Gedung Negara Grahadi dan perbaikan fasilitas umum (fasum) milik Pemkot Surabaya rusak dalam kerusuhan demo pada 29-31 Agustus 2025 menelan anggaran Rp14,8 miliar.
Perkiraan anggaran itu disampaikan masing-masing instansi saat Ombudsman RI Jatim memanggil Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya membahas sarpras pelayanan publik yang rusak.
Dari Pemprov Jatim dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Joko Irianto dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya I Nyoman Gunadi.
Adapun dari Pemkot Surabaya dihadiri tim teknis dari Bakesbang, Dishub, BPBD, dan OPD lainnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Mutaqqin menjelaskan dari pertemuan itu kedua instansi menyampaikan perkiraan biaya rekonstruksi, nilai kerugian material, dan timeline rencana pemulihan sarpras tersebut.
Pemprov Jatim menargetkan rekonstruksi Gedung Negara Grahadi tuntas Desember 2025, sedangkan Pemkot Surabaya masih melakukan pembahasan anggaran perbaikan.
"Bisa jadi (Pemkot Surabaya) baru tuntas tahun depan,’’ kata Agus, Rabu (10/9).
Baik Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya juga memerinci alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan pemulihan sarpras.
