jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah bakal membentuk Satgas PHK. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan dari hulu ke hilir, dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Yassierli, Satgas PHK ini nantinya akan melibatkan lintas kementerian. Hal ini juga sejalan dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Sesuai dengan diskusi dan harapan dari beberapa kementerian yang lain, kami menginginkan Satgas PHK ini tidak hanya di hilir, tapi juga hulu. Sehingga diskusi dan rancangan yang kita buat terintegrasi dari hulu ke hilir, melibatkan lintas kementerian dan koordinasi,” kata Yassierli, Rabu (21/5).
Yassierli berharap pembentukan Satgas PHK bisa segera dilakukan lebih cepat.
“Kita tunggu launching-nya segera. Inginnya lebih cepat. Di sisi lain, kami juga bangun sebuah dashboard manajemen risiko, berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan provinsi, yang juga menjadi bagian terlepas dari sudah atau belumnya launching Satgas PHK ini,” ujar dia.
Saat ini, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), pemerintah sedang menyiapkan peraturan terkait pembentukan Satgas PHK.
Di sisi lain, Kemenake telah melakukan upaya-upaya baik preventif maupun pasca-PHK.
Secara spesifik di bidang ketenagakerjaan, Kemenaker melakukan upaya preventif dengan membuat peta risiko PHK.
