jatim.jpnn.com, PONOROGO - Pemkab Ponorogo berjanji terus memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer yang belum lolos rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.
Mereka akan diperjuangkan untuk mendapatkan kesempatan terakomodasi melalui skema program CPNS ataupun PPPK paruh waktu.
Kabid P3DSI ASN BKPSDM Ponorogo Ahmad Zamroni mengatakan saat ini terdapat sekitar 600 honorer yang masih aktif mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah, baik di sektor teknis, pendidikan, maupun kesehatan.
Sebagian di antaranya bahkan telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun.
"Belum ada informasi resmi mengenai rekrutmen di masing-masing daerah tahun ini. Apakah nanti melalui PPPK atau CPNS, kemungkinan akan diputuskan pada akhir 2025 atau 2026," kata Zamroni.
Dia menyebut pemerintah daerah siap menyesuaikan langkah dengan kebijakan pusat, termasuk bila ada opsi ASN paruh waktu sebagai alternatif penyelesaian status honorer.
"Fokus pemerintah pusat memang pengentasan honorer, namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kami akan mendukung kebijakan yang memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi mereka," ujarnya.
Meski beban belanja pegawai daerah saat ini melebihi batas 30 persen dari APBD, Pemkab Ponorogo tetap mencari solusi yang berimbang antara efisiensi anggaran dan penuntasan status honorer.
