jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat merespons wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK Negeri, yang menuai polemik.
Meski mengakui banyak sekolah masih membutuhkan tambahan anggaran operasional, Disdik menegaskan arah kebijakan Pemerintah Porvinsi (Pemprov) Jabar saat ini masih berfokus pada optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan intervensi melalui APBD.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, komitmen tersebut telah beberapa kali disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurutnya, kebutuhan sekolah yang tidak dapat dibiayai melalui dana BOS, akan diupayakan melalui anggaran pemerintah daerah.
"Pak Gubernur sudah menyampaikan beberapa kali statement bahwa akan mengoptimalkan dulu tata kelola BOS-nya di sekolah, BOS yang dari pemerintah pusat," kata Purwanto di Bandung, Jumat (17/7/2026).
"Kalau misalnya sekolah masih butuh untuk sarana prasarana dan lain sebagainya, itu bisa nanti diintervensi pakai kegiatan di APBD. Kayak butuh pagar, ya dari APBD, butuh emplasemen, dari APBD," sambungnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menutup ruang pembahasan mengenai reaktivasi SPP. Namun, hingga saat ini pembahasan tersebut masih sebatas wacana.
"Komitmen Pak Gubernur kan seperti itu kan yang sudah dikeluarkan statement-nya. Ya wacana itu ya kita sebagai sebuah wacana untuk ini ya bagus, enggak apa-apa," ujarnya.
