jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, dan Sekolah Garuda berjalan sebagai satu ekosistem pendidikan nasional yang saling melengkapi.
Ketiganya dirancang untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan menghadirkan keadilan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi kelompok rentan yang menghadapi hambatan sosial-ekonomi kompleks.
“Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi negara yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait,” ujar Andy dalam dialog interaktif Newsline Metro TV, Kamis (25/6).
Menurut Andy, pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kemendikdasmen berperan menyusun kurikulum, Kementerian PUPR membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 100 titik Sekolah Rakyat setiap tahun hingga mencapai 500 titik pada 2029.
Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan bangku sekolah, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga siswa melalui bantuan sosial dan Koperasi Desa Merah Putih.
Andy menyebut Sekolah Rakyat memiliki tiga semangat utama, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau masyarakat yang belum terjangkau pembangunan, serta memungkinkan hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin.
