jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Meski demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut diiringi catatan kritis terkait distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai belum merata.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Nugroho menyoroti meningkatnya ketimpangan pendapatan di tengah laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6 persen.
Data BPS menunjukkan rasio Gini Indonesia naik dari 0,36 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026.
Kenaikan ketimpangan tertinggi terjadi di kawasan perkotaan, yakni dari 0,383 menjadi 0,387. Wisnu menjelaskan bahwa ketimpangan membesar di tengah pertumbuhan ekonomi.
Menurut Wisnu, angka kemiskinan memang menurun, tetapi pembagian manfaatnya cenderung tidak merata, terutama di wilayah perkotaan.
“Jadi, ketimpangan membesar melalui pertumbuhan sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun. Namun, pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota,” kata Wisnu.
Besarnya anggaran program pemerintah juga tidak otomatis menjamin manfaat diterima secara merata karena akses terhadap program kerap terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal dan jaringan.
Selain persoalan distribusi pendapatan, kualitas lapangan kerja juga menjadi perhatian utama.
