jpnn.com - SEMARANG – Hampir semua pemerintah daerah di Jawa Tengah mengeluh soal kapasitas fiskal, tetapi dipastikan gaji PPPK tetap aman.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) misalnya, membantah kabar kesulitan menyipkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di tengah polemik pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengatakan anggaran untuk menggaji PPPK yang sepenuhnya ditanggung oleh APBD membuat pemerintah daerah harus melakukan berbagai penyesuaian anggaran.
"Kalau di Jateng sendiri kalau dibilang (anggaran, red) mepet ya teman-teman di kabupaten/kota mepet,"ujar Sumarno, Kamis (25/6), dikutip dari JPNN Jateng.
Namun, meski kemampuan fiskal 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng minim, kata Sumarno, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi ada pemkab/pemkot mengalami kendala dalam pembayaran gaji PPPK.
"Istilahnya sampai tidak bisa bayar (gaji PPPK) kayaknya kami belum dapat informasi. Sampai saat ini masih aman," ujarnya.
Dia tak memungkiri seluruh pemkab/pemkot di Jateng mengeluhkan krisis fiskal daerah terkait pembayaran gaji PPPK.
Apalagi, pengangkatan PPPK di tahun lalu meningkat tajam, yang tidak sebanding dengan pemangkasan uang Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
.jpeg)
