jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta.
Sejumlah pejabat aktif, mantan Kepala Dinas Pendidikan, serta 17 kepala sekolah telah dipanggil dan diperiksa.
“Benar Kepala Dinas Pendidikan sudah diperiksa, iya yang lama, yang baru, nanti saya update lagi ya,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Saiful Bahri Siregar, Selasa (15/7).
Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan sejumlah kejanggalan, seperti ketidaksesuaian antara jenis bantuan dan kebutuhan sekolah penerima.
“Contohnya, ada sekolah kejuruan di bidang teknologi informasi justru mendapat bantuan berupa peralatan kendaraan bermotor, padahal sekolah tersebut tidak memiliki jurusan otomotif,” bebernya.
Berdasarkan analisis penyidik, bantuan tersebut diduga berasal dari pengadaan tahun sebelumnya dan bukan dari proses penganggaran tahun berjalan.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat kasus ini,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari penyaluran dana hibah tahun 2017 yang terbagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama senilai sekitar Rp30,5 miliar untuk 12 SMK dan paket kedua senilai Rp33 miliar untuk 13 SMK lainnya.
