jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa di kawasan tersebut keracunan ternyata belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Fakta itu terungkap saat rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya terkait kasus dugaan keracunan, Rabu (13/5). Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigi.
Fakta itu tentunya berbanding terbalik dengan pernyataan di awal bahwa SPPG yang baru beroperasi 2 Februari itu sudah mengantongi SLHS pada, Senin (11/5).
Kepala SPPG Tembok Dukuh Bubutan Chafi Alida Najla mengaku ada kesalahpahaman terkait sertifikat SLHS yang ditanyakan oleh awak media saat itu.
"Kemarin itu mungkin kesalahpahaman dari saya karena saya mengiranya untuk segala proses yang saya pahami adalah dari proses pendaftaran gitu," katanya ditemui usai rapat.
Dia menyampaikan bahwa SPPG Tembok Dukuh memang belum mengantongi SLHS. Namun, pendaftarannya telah diajukan.
"Kami sedang proses dan ada beberapa sertifikat seperti SLHS yang masih belum saya kantongi dan saya tinggal satu step terakhir sebenarnya seperti itu. Tinggal verifikasi saja," katanya.
Maka dari itu, dia menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruannya memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang dimaksud.
