1 week ago
23
KabarJakarta.com- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Asep Suryadi dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dr Drs Edy Purwanto serta pejabat pengadaan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Disdik Jabar tidak bisa memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan monopoli paket kegiatan tahun 2024.
Selain monopoli, ada juga perusahan yang mendapatkan paket kegiatan dengan nilai fantastis, yaitu Rp10,5 miliar, namun tidak terdaftar di sistem katalog elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Salah satu perusahan mendapatkan paket kegiatan di Bidang PSMK 2024 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Papan Tulis Interaktif SMK dengan pagu anggaran sebesar Rp10,8 miliar, antara tanggal pengumuman dan kontrak sama, yaitu tanggal 13 November 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp10,5 miliar oleh PT NPI.
Perusahaan PT NPI tidak terdaftar di LKPP. Perusahaan dengan nama yang sangat mirip dan terafiliasi dengannya aktif dalam ekosistem pengadaan pemerintah melalui LKPP.
Menyikapi persoalan tersebut, Plt Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau) Jawa Barat, Parman angkat bicara.
Menurutnya terlalu kasar permainan PPK. “Kalau memang ingin bermain, seharusnya minta kepada perusahaan bersangkutan untuk menyiapkan beberapa campany profil perusahan,” tandas Parman.
Ia mengatakan, satu sisi rekanan yang aktif di Disdik Jabar sangat sulit mendapatkan paket kegiatan, namun sisi lain dua perusahan PT NRT empat paket kegiatan dengan jumlah Rp 20.380.563.600 dan PT HKA mendapat empat paket dengan nilai Rp 6.273.375.000.
Dalam ketentuan proyek e-purchasing adalah metode pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik melalui sistem e-katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Parman mengatakan, berdasarkan investigasi LSM Harimau, PT NPI kemungkinan besar tidak terdaftar secara langsung di e-katalog LKPP. Namun, terdapat entitas dengan nama yang sangat mirip yang terdaftar: RAJA NAWASENA BIMANTARA INDONESIA terdaftar sebagai penyedia di katalog elektronik LKPP.
CV NAWASENA PARIKESIT PERSADA terdaftar di Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Toko Ladang, yang juga merupakan platform pengadaan pemerintah di bawah koordinasi LKPP. Ada juga nama perusahaan lain yang mirip seperti PT NPL.
“Jadi, meskipun PT NPI sendiri mungkin tidak terdaftar, perusahaan dengan nama yang sangat mirip dan terafiliasi dengannya aktif dalam ekosistem pengadaan pemerintah melalui LKPP,” ujar Parman Kepada KabarSunda(Grup KabarJakarta,Senin,17 November 2025.
Sementara perusahan yang mendapatkan durian runtuh, atau keberuntungan adalah beberapa perusahan, diantaranya PT NRT yang mendapat empat paket kegiatan di Bidang PSMK tahun anggaran 2024 dengan jumlah Rp 20.380.563.600.
Perusahan PT NRT terdaftar sebagai penyedia di e-katalog LKPP : Produk-produk perusahaannya, seperti peralatan praktik Injector Cleaner Tester and Analyzer, Tyre Changer, dan Parts Washer, terdaftar dan tersedia di katalog elektronik tersebut, memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan e-purchasing produk-produk mereka.
Sedangkan PT HKA mendapat empat paket di Bidang PSMK Disdik Jabar dengan nilai Rp 6.273.375.000. Perusahan PT HKA terdaftar sebagai penyedia di e-katalog LKPP.
Produk perusahaan ini terdaftar, seperti raket badminton, tersedia untuk dibeli oleh instansi pemerintah melalui sistem e-purchasing. Keterdaftaran ini menunjukkan bahwa mereka telah melalui proses verifikasi dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
Selain itu, lanjut Parman, LSM Harimau minta penjelasan terkait Pelatihan Kursus Singkat/Pelatihan Test Of English for International Communication (TOEIC) pagu anggaran Rp 7 miliar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 6.997.790.940, nilai kontrak Rp 6.994.763.945,40 dikerjakan oleh pelaksana PT CGP dengan peserta sebanyak 2.800 siswa SMK.
Selain tahun 2024, sebelumnya Kegiatan Sertifikasi/Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK anggaran APBD perubahan tahun 2022 sebesar Rp 11,8 miliar untuk 6.000 peserta, oleh perusahaan yang sama PT CGP yang diduga tidak memiliki workshop ataupun laboratorium bahasa.
Proyek ini melibatkan lembaga swasta International Test Center (ITC) yang merupakan perusahaan penyedia layanan pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi internasional dari Amerika yang beroperasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia dengan kantor pusatnya di Plaza Sentral, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan TOEIC untuk para siswa SMK di Jawa Barat ini melibatkan banyak pihak, diantaranya pihak Disdik Jabar, pihak pialang PT Citra Global Prospexindo (CGP) dan 52 pengelola TUK se-Jabar, namun diduga proyek ini kental praktik korupsi.
Bahkan rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat pengangguran tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir paling banyak dialami oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Hal tersebut, kata Parman, disampaikan langsung oleh Plt Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus, jika dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lainnya, tamatan SMK adalah yang paling banyak menganggur, yakni 12.81 persen.
Surat konfirmasi KabarSunda/KabarJakarta tertanggal 21 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Disdik Jabar Dr.Drs.Edy Purwanto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Asep Suryadi belum direspon, begitu juga konfirmasi via WhatsApp hanya di baca dan tidak ditanggapi.
