6 days ago
27
KabarJakarta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026) siang. Puluhan tokoh Islam dari berbagai latar belakang ormas tampak berdatangan melalui gerbang Istana dengan mengenakan busana khas masing-masing, mulai dari kemeja batik, baju koko, hingga sarung.
Sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis, serta tokoh-tokoh Muslim lainnya dari berbagai daerah.
Pertemuan ini menjadi forum penting bagi pemerintah dan tokoh-tokoh Islam untuk membahas langkah strategis Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tengah dinamika geopolitik global.
Penjelasan Presiden soal Board of Peace
Usai pertemuan, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan paparan yang komprehensif mengenai upaya Indonesia dalam membantu Palestina. Menurutnya, Presiden menegaskan posisi Indonesia yang konsisten menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bagi semua bangsa.
“Tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina,” ungkap Yahya.
Ia menambahkan, Presiden juga menjelaskan rencana partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat. “Termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika yaitu Board of Peace ini,” sambungnya.
Kesepakatan Nilai dan Prinsip Bersama Ormas Islam
Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut tercapai kesepahaman antara pemerintah dan 16 ormas Islam serta para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang hadir. Kesepakatan itu mencakup nilai dasar, prinsip, dan langkah strategis yang akan ditempuh Indonesia.
“Pada tataran nilai saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujar Gus Yahya kepada awak media.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam BoP dimaksudkan agar langkah-langkah diplomasi yang diambil dapat menjadi gerakan yang terkonsolidasi bersama negara-negara lain yang memiliki komitmen serupa.
Pesan Kewaspadaan agar Tidak Merugikan Palestina
Meski menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah, PBNU menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam setiap proses diplomasi internasional. Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo secara khusus menitipkan pesan agar Indonesia tidak mudah terbawa arus yang justru berpotensi merugikan Palestina.
“Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” kata Yahya.
Presiden Prabowo, lanjutnya, juga menyampaikan komitmen untuk membantu rakyat Palestina secara konkret, termasuk melalui rencana pengiriman pasukan perdamaian dengan mandat utama melindungi warga sipil Palestina.
“Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza,” ujar dia.
MUI Nyatakan Dukungan terhadap Board of Peace
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar. Ia menyatakan dukungan terhadap partisipasi Indonesia dalam Board of Peace, meskipun sebelumnya MUI sempat mengeluarkan pernyataan yang mendorong pemerintah untuk keluar dari forum tersebut.
Bagi Anwar, MUI akan selalu berada di garis depan dalam mendukung langkah yang membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar.
Namun demikian, Anwar menegaskan MUI tetap akan memberikan kritik jika ke depan BoP tidak memberikan dampak positif bagi perjuangan Palestina.
Dorongan Konsolidasi Negara-Negara Islam
Anwar Iskandar menekankan pentingnya peran Indonesia bersama negara-negara mayoritas Muslim dalam mengawal efektivitas Board of Peace. Ia menyebut Indonesia perlu berjuang bersama negara-negara Arab dan Islam lainnya yang tergabung dalam BoP.
“Berjuang agar mengendalikan agar tidak ada perang. Jadi negara-negara Arab yang lain yang di Board of Peace itu kan bukan hanya Indonesia, juga ada Kuwait, ada Qatar, dan lain-lain. Akan mungkin, mungkin ya, mungkin bersama-sama dengan negara Iran misalnya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin menyampaikan bahwa para pimpinan ormas Islam memberikan penguatan kepada Presiden agar perjuangan Indonesia tidak hanya berhenti pada perdamaian, tetapi juga mengarah pada kemerdekaan Palestina.
“Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insyaallah untuk Palestina, dan juga untuk kita di Indonesia,” tuturnya.***
