6 days ago
31
Kantor Pusat Bank BJB Bandung.Dok-KabarSunda
KabarJakarta.com- Ditengah badai korupsi yang mengantam bank plat merah badan usaha milik daerah (BUMD) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) tidak membuat pendapatan pejabatnya berkurang, bahkan naiknya cukup fantastis.
Peningkatan tajam harta kekayaan Pejabat Bank-BJB terlihat dari laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Yusup Saadudin pada saat laporan tertanggal 14 Maret 2025/Periodik – 2024 masih menduduki jabatan sebagai Direktur Konsumer & Ritel sebesar Rp 11.768.978.535,- dari sebelumnya tanggal 29 Februari 2024/Periodik – 2023 Rp9.502.491.304,- atau ada kenikan LHKPN nya sebesar Rp2.291.978.535/tahun
Menurut Ketua LSM Trinusa DPD) Jawa Barat, Ait M. Sumarna, menyoroti peningkatan harta kekayaan para pejabat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB),termasuk Direktur Utama BJB Yusuf Saadudin yang belum lama lolos melakukan fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan (UKK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Peningkatan harta kekayaan Yusuf Saadudin masih menjabat sebagai Direktur Konsumer & Ritel Bank BJB ditengah badai korupsi yang melilit bank plat merah milik Pemrov Jabar,Banten,dan Pemda Kota/Kabupaten se Jabar dan Banten.kata Ait M Sumarna kepada KabarJakarta, Jumat(10/10/2025).
Sementara kinerja Bank BJB justru mengalami kemerosotan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Yusuf Saadudin pada 29 Februari 2024 untuk periode 2023, hartanya tercatat sebesar Rp9,5 miliar.
Tanggal 14 Maret 2025/periodik–2024 masih sebagai Direktur Konsumer & Ritel Rp 11.768.978.535,- atau ada kenaikan sebesar Rp2.291.978.535/tahun”rincian lengkap belum dirilis secara publik”.
Ait menambahkan, kita akan terus pantau perkembangan kasus hukum Bank BJB yang ditangani KPK maupun Kejagung, baik dugaan korupsi dana promosi iklan Rp1,1 Triliun, ataupun Kasus korupsi Pemberian Modal Kerja kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Rp550 Miliar.
Masih banyak kasus dugaan korupsi di Bank BJB selain kasus diatas (Promosi Iklan dan Sritex),dianataranya : Pekerjaan Pemeliharaan Pesawat Sukhoi untuk Tentara Nasional Indonesia dari PT PIa yang Menjadi Underlying Pembayaran Fasilitas Kredit PT FIT Sebesar Rp33.125.000.000,00 tidak pernah ada (Fiktif)
Bank BJB Kantor Cabang Rawamangun yang telah menyalurkan kredit sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp93.668.789.172,00. dari dana sebesar itu diperuntukan pemberian fasilitas kredit modal kerja kontraktual atas tiga debitur pada cabang BJB Rawamangun Sebesar Rp19.000.000.000,00
Bank BJB menerima dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp2,5 triliun per periode, dengan dua gelombang penyaluran pada tahun 2020-2021, sehingga total dana yang diterima Bank BJB adalah Rp5 triliun?.
Selain itu, lanjut Ait, Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) oleh bank bjb kepada sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total kredit lebih dari Rp 3,5 triliun yang dinilainya cacat prosedural. Sebab, bunga kredit yang dikenakan kepada sembilan BUMN tersebut yakni sebesar 0 persen sampai 3 persen pertahun.
“Hal tersebut kata Ait, dibuktikan dalam penandatanganan Perjanjian Kredit antara bank bjb dengan PT Krakatau Global Trading (PT KGT), Kamis 14 Juli 2022, yang diwakili Pemimpin Divisi Korporasi bank bjb Dicky Syahbandinata (Tersangka KMK Sritex) dan Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto (Tersangka Dana Iklan BJB) Direktur Utama PT KGT Wahyudi sebesar Rp300 miliar”.pungkasnya.
