KSPI Serukan Aksi Nasional 22 November 2025, Buruh Siap Turun ke Jalan Tolak Upah Minimum 2026

KabarJakarta.com -Gelombang protes buruh dipastikan akan kembali mewarnai berbagai kota besar di Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan rencana unjuk rasa nasional pada 22 November 2025 sebagai respons terhadap proses penetapan upah minimum 2026 yang sedang berlangsung di pemerintah.

Seruan aksi ini muncul dari kekhawatiran buruh terhadap nilai kenaikan upah yang diprediksi tidak sesuai kebutuhan hidup para pekerja.

Rencana aksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden KSPI, Said Iqbal. Menurutnya, mobilisasi buruh telah berjalan sejak awal November dan dipastikan akan melibatkan ratusan ribu buruh dari berbagai sektor. Aksi digelar secara serentak di kota-kota industri, dengan titik utama konsentrasi massa berada di Jakarta.

“Saya ulangi, aksi pertama tanggal 22 November 2025. Ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan. Gerakannya serentak, masif, dan dilakukan di seluruh kota-kota industri,” ujar Iqbal, Selasa (18/11/2025).

Konsentrasi Aksi di Jakarta dan Potensi Gelombang Kedua

KSPI menempatkan Jakarta sebagai pusat pergerakan. Massa buruh diprediksi bergerak menuju kawasan Istana Kepresidenan atau Gedung DPR RI. Iqbal menegaskan bahwa sekitar 15 ribu buruh akan memenuhi ibu kota sebagai bentuk tekanan moral terhadap proses penetapan upah yang dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan pekerja.

“Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan. Khusus di Jakarta akan ada sekitar lima belas ribu buruh menuju Istana atau DPR RI. Kita melihat kondisi lapangan, tetapi untuk tanggal 22 November sudah diputuskan,” lanjutnya.

KSPI juga membuka kemungkinan aksi susulan pada 23 November 2025. Keputusan aksi lanjutan akan bergantung pada hasil penetapan UMP 2026 yang dijadwalkan diumumkan pemerintah pada 21 November 2025.

Aksi Serentak di Berbagai Provinsi

Tidak hanya Jakarta, aksi buruh juga akan dilakukan di berbagai daerah, termasuk pusat penetapan upah di tingkat provinsi. KSPI menyebut aksi akan berlangsung di Gedung Sate, Jawa Barat; kantor Gubernur Banten; kantor Gubernur Jawa Tengah; kantor Gubernur Jawa Timur; kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau; kantor Gubernur Kalimantan Selatan; kantor Gubernur Kalimantan Timur; dan sejumlah wilayah industri lainnya.

Iqbal menyatakan bahwa aksi ini bersifat peringatan keras bagi pemerintah agar tidak mengambil keputusan gegabah dalam perumusan pengupahan. Menurutnya, buruh akan terus mengawal kebijakan pengupahan karena menyangkut keberlangsungan hidup jutaan pekerja.

“Kalau nilai indeks tertentu diumumkan rendah, kami akan tetap melakukan langkah lanjutan. Tanggal 22 November adalah awal dari gelombang aksi besar-besaran seluruh buruh Indonesia. Lumpuh itu kota-kota industri, karena buruh tidak akan tinggal diam,” tegasnya.

Pemerintah: Pembahasan Upah Minimum Masih Berjalan

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa proses penetapan upah minimum 2026 masih dalam tahap pembahasan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) sedang merumuskan saran dan pertimbangan mengenai besaran upah minimum berdasarkan data ekonomi terbaru.

“UMP belum, sedang kita bahas. Fasenya kan sedang berjalan di Depenas (Dewan Pengupahan Nasional), Dewan Pengupahan Provinsi,” ujar Yassierli dalam konferensi pers peluncuran Layanan Lapor Menaker.

Di samping itu, Kemnaker juga menggelar dialog intensif dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk menyerap aspirasi sebelum penetapan final diumumkan. Yassierli meminta semua pihak menunggu keputusan resmi pemerintah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Menurut Kemnaker, penetapan upah minimum 2026 akan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi pasar tenaga kerja agar kebijakan tetap seimbang bagi buruh dan dunia usaha.

Tensi Meningkat Jelang Penetapan UMP 2026

Dengan jarak waktu yang semakin dekat menuju pengumuman upah minimum, suasana hubungan industrial di berbagai daerah mulai menghangat. Buruh berharap pemerintah mengakomodasi kenaikan upah yang lebih realistis, sementara pemerintah masih berpegang pada formula perhitungan yang telah ditetapkan.

Aksi KSPI pada 22 November diprediksi menjadi salah satu demonstrasi terbesar tahun ini, sekaligus momentum yang akan menentukan langkah lanjutan gerakan buruh di Indonesia. Jika penetapan upah dianggap tidak memenuhi harapan, gelombang aksi lanjutan hampir dipastikan akan terjadi.***