jpnn.com - JAKARTA - Penundaan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau dikenal sebagai Danantara, menuai sorotan.
Meski dijadwalkan rilis pada 7 November 2024, langkah ini tertunda akibat belum rampungnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang menjadi dasar hukum pembentukannya.
Namun, di balik kendala tersebut, Danantara diyakini membawa potensi besar bagi perekonomian Indonesia. Dengan mengelola aset senilai USD600 miliar (sekitar Rp9.480 triliun), Danantara akan menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia, dan rumah baru bagi Indonesia Investment Authority (INA).
Menurut Nailul Huda, ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Danantara bisa menjadi solusi untuk mendukung target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Investasi yang dikelola secara efektif adalah kunci untuk meningkatkan perekonomian," ujar Nailul, Senin (13/1).
Dirancang untuk mengelola investasi strategis, Danantara diharapkan mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing global, dan menciptakan lingkungan investasi yang stabil.
Namun, tanpa payung hukum yang jelas, peluncuran dan operasional badan ini tak dapat dilakukan.
Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran atas dampaknya terhadap potensi ekonomi yang belum terwujud.
