jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau pemerintah daerah (pemda) tetap mempertahankan guru honorer atau non-ASN. Transformasi pendidikan nasional pun terus diperkuat melalui berbagai cara.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menyampaikan, pemerintah menaruh perhatian pada keberadaan guru non-ASN yang berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran.
“Guru-guru honorer yang saat ini masih ada harus dipertahankan karena kami masih sangat membutuhkan. Kami mengimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran,” tutur Dirjen Nunuk, Selasa (14/4).
Dalam lingkup nasional, lanjutnya, tantangan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu strategis. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sedangkan kekurangan guru terus terakumulasi.
“Setiap tahun guru-guru pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ujar Nunuk.
Tidak hanya upaya pemenuhan jumlah pendidik, Kemendikdasmen juga terus berupaya meningkatkan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru. Saat ini, capaian sertifikasi secara nasional telah melampaui 92 persen.
“Secara nasional sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,” ujarnya.
Menyikapi adanya keterbatasan anggaran, Nunuk menegaskan pelatihan berbasis komunitas belajar guru tidak akan berhenti.
