bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Edward James Sinaga mendatangi Pemkab Sumbawa untuk melakukan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Selasa (10/6).
Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kadiv PPPH Edward James Sinaga kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Didi Hermansyah minta agar Tim Kerja dan Tim IRH daerah Kabupaten Sumbawa untuk mempersiapkan data dukung untuk diunggah ke portal irh.kemenkum.go.id.
Hal ini sesuai dengan variabel yang tersedia dan jadwal yang ditentukan.
Penilaian IRH Tahun 2025 mencakup berkas atau dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah diajukan permohonan harmonisasinya pada tahun 2024.
"Kepala Daerah juga diharapkan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempermudah pemenuhan data dukung dan apabila ada kendala, segera informasikan ke Tim Sekretariat Wilayah," ujar Kadiv PPPH Edward James Sinaga.
Setelah dilakukan pengunggahan data dukung oleh tim kerja dan tim assesor pemerintah daerah selanjutnya tim sekretariat wilayah akan mengirimkan hasil verifikasi awal untuk perbaikan pemenuhan data dukung IRH Pemkab Sumbawa.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan IRH merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Asta Citra Presiden Prabowo terutama pada butir ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi. (jpnn)
