jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Galih F Qurbany mendesak Kadin Indonesia untuk segera bersikap tegas terkait dualisme kepengurusan yang terjadi di Jawa Barat.
Galih menilai ketidaktegasan pusat dalam menyikapi hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) justru membahayakan nasib pengusaha dan iklim investasi di daerah.
"Bagaimana kemudian kami meminta sikap tegas dari Kadin Indonesia agar masyarakat Jawa Barat, terutama para pengusaha, jangan diabaikan," kata Galih saat ditemui usai orasi di Kantor Kadin Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, pembiaran berlarut-larut ini berbahaya, baik dari sisi keamanan maupun politik.
Ia khawatir kondisi ini justru menghambat semangat Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kemasyarakat.
"Padahal pemerintah sangat bersemangat. Hanya karena faktor kecil saja, Kadin Indonesia tidak tegas, laju pertumbuhan ekonomi melambat," ujarnya.
Adapun polemik ini bermula dari pelaksanaan dua Musprov pada 24 September lalu. Kubu Nizar Sungkar menggelar Musprov di Bandung, sementara kubu Almer di Bogor.
?Keduanya saling klaim. Namun, hingga kini Kadin Indonesia belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk salah satu pihak.
