2 weeks ago
22
KabarJakarta.com — Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat memperkuat kolaborasi strategis dalam menghadapi persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Ibu Kota. Komitmen itu ditegaskan melalui audiensi antara Kepala BNN RI dan Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung pada Jumat (11/4) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi menegaskan urgensi pendekatan menyeluruh dan kolaboratif sebagai langkah kunci dalam menanggulangi ancaman narkoba di Jakarta.
“Jakarta saat ini telah menjadi episentrum peredaran narkoba, dengan prevalensi penyalahgunaan mencapai angka 3,3 persen, atau setara 132 ribu jiwa,” ujar Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, Sabtu (12/4).
Ia menyoroti kawasan-kawasan padat penduduk yang kerap menjadi sarang aktivitas ilegal tersebut. Menurutnya, kondisi sosial yang kompleks dan tingkat kemiskinan yang tinggi dimanfaatkan para bandar untuk membangun patron sosial baru demi melanggengkan operasional mereka.
Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta, Brigjen Pol. Nurhadi Yuwono, turut mengungkapkan bahwa dari hasil pemetaan yang dilakukan, terdapat 112 kawasan rawan narkoba tersebar di wilayah DKI Jakarta. Penanganan dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk layanan rehabilitasi yang saat ini diberikan oleh empat klinik dan telah menjangkau 1.150 penyalahguna.
Selain itu, BNN Provinsi juga aktif dalam menggelar deklarasi anti narkoba, kegiatan bakti sosial, penyuluhan, serta program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) guna memperkuat ketahanan sosial dari tingkat akar rumput.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah BNN. Ia menegaskan pentingnya pendekatan yang menitikberatkan pada pencegahan dan edukasi masyarakat.
“Kami sangat menghargai kerja keras BNN RI dan BNN Provinsi. Pemprov akan mendukung secara penuh, terutama dalam memperluas akses layanan rehabilitasi,” ucap Pramono.
Dirinya juga menyampaikan rencana untuk mengintegrasikan puskesmas dalam penyediaan layanan rehabilitasi rawat jalan, seraya mengakui bahwa penyalahguna narkoba pada dasarnya adalah korban dari jaringan pengedar.
Lebih jauh, Pramono menekankan pentingnya deteksi dini dan peran aktif masyarakat. Ia merancang pelibatan berbagai unsur komunitas, mulai dari RT/RW, PKK, Dharma Wanita, Karang Taruna, hingga Abang None Jakarta dalam gerakan pencegahan narkoba berbasis masyarakat.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya menyatukan kekuatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong efektivitas kebijakan pemberantasan narkoba di Jakarta. Dengan kemitraan yang solid dan arah strategi yang terfokus, diharapkan upaya ini tak hanya menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga mengikis akar sosial yang selama ini menjadi ladang subur bagi peredaran narkoba.
