jpnn.com, JAKARTA - Institusi kepolisian Indonesia, biasa dikenal dengan nama kehormatan Bhayangkara, bukanlah aparatur penegak hukum semata.
Polri adalah pilar peradaban yang mengawal perjalanan bangsa dari masa kolonial hingga era demokrasi modern.
Dalam visi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diarsiteki Kapolri Listyo Sigit Prabowo, institusi ini bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Pada hari ulang tahun Bhayangkara ini (1 Juli 2026), kita diundang untuk kembali memahami akar sejarah Bhayangkara yang dilekatkan pada Kepolisian.
Nama “Bhayangkara” berasal dari konsep pasukan elite pengawal kerajaan Majapahit yang dibentuk oleh Mahapatih Gajah Mada pada abad ke-14.
Dalam naskah Pararaton, Bhayangkara dikenal sebagai penjaga keamanan raja dan kedaulatan negara — sebuah tugas mulia yang menempatkan integritas dan loyalitas sebagai nilai tertinggi.
Warisan simbolis inilah yang kemudian diadaptasi dalam pembentukan kepolisian modern Indonesia.
Pada masa penjajahan Belanda, fungsi kepolisian dijalankan oleh Veldpolitie yang bersifat represif dan semata-mata melayani kepentingan kolonial.
