2 weeks ago
25
KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sejarah sebagai pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menetapkan rencana jangka panjang dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, memberikan apresiasi atas inisiatif strategis Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun kebijakan jangka panjang terkait NEK.
“Kami mengapresiasi langkah maju yang diambil oleh DKI Jakarta dalam membangun kebijakan berkelanjutan, termasuk penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim,” ujar Ary, Kamis (13/3).
Jakarta, menurutnya, telah mengambil kebijakan fundamental dengan membentuk Tim Kerja yang bertugas mengoordinasikan perumusan kebijakan serta implementasi NEK secara sistematis.
Kementerian Lingkungan Hidup turut memberikan dukungan terhadap langkah progresif yang diambil Pemprov DKI dalam mengupayakan implementasi NEK sebagai instrumen utama mitigasi perubahan iklim.
“Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembentukan Tim Kerja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025, serta penyusunan Kajian Penyelenggaraan NEK sebagai panduan teknis,” jelasnya.
Ary menegaskan bahwa Jakarta memiliki peran vital dalam upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional. Sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia, Jakarta dinilai memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung target nasional pengurangan emisi.
“Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sektor transportasi, industri, dan energi merupakan tantangan utama bagi kota besar seperti Jakarta,” ungkapnya.
Ia menilai penerapan NEK dalam skema perdagangan karbon merupakan langkah signifikan guna memastikan keberlanjutan pembangunan perkotaan serta mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan bahwa tantangan pengurangan emisi GRK di Jakarta sangat kompleks, terutama pada sektor transportasi, industri, dan energi.
“Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta memegang peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, tantangan dalam pengurangan emisi tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Pemprov DKI, lanjut Asep, telah menyusun serangkaian langkah strategis guna memastikan implementasi NEK berjalan optimal, termasuk pembentukan Tim Kinerja Penyelenggaraan NEK yang telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025.
“Tim ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki tugas utama dalam merancang kebijakan, menyusun mekanisme, serta memastikan pelaksanaan NEK selaras dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, Jakarta telah merumuskan kajian serta peta jalan (roadmap) penyelenggaraan NEK yang mencakup pemetaan sektor prioritas, analisis kelayakan implementasi, hingga strategi penguatan kebijakan dan tata kelola NEK di tingkat daerah.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional terus kami perkuat guna menjamin kesiapan infrastruktur serta regulasi dalam mendukung mekanisme NEK di Jakarta,” tambah Asep.
Di sektor transportasi, PT Transjakarta turut mengambil peran dalam penerapan NEK.
Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta, Daud Yoseph, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan penggunaan 100 persen bus listrik pada tahun 2030 sebagai bentuk komitmen terhadap transportasi berkelanjutan.
“Saat ini, lebih dari 300 bus listrik telah beroperasi dan kami menargetkan peningkatan signifikan hingga tahun 2025 sebagai bagian dari upaya transisi menuju armada bebas emisi,” ujar Daud.
Menurutnya, perubahan menuju sistem transportasi rendah emisi tidak selalu berbiaya tinggi, justru berpotensi meningkatkan efisiensi operasional.
Sebagai salah satu BUMD yang berpartisipasi dalam skema Nilai Ekonomi Karbon, Transjakarta tengah mengajukan Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia (SPE-GRK) melalui upaya konkret dalam pengurangan emisi di sektor transportasi.
“Langkah ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak yang berkomitmen terhadap pengembangan sistem transportasi perkotaan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Transjakarta terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan ekosistem transportasi Jakarta semakin ramah lingkungan dan menjadi model bagi kota-kota lain dalam implementasi ekonomi karbon.
