2 weeks ago
24
KabarJakarta.com — Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi sejumlah proyek pembangunan yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan tidak menunjukkan progres signifikan.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, terdapat sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak atau terlambat penyelesaiannya, terutama di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, hingga menyebabkan kemacetan parah.
“Ada beberapa proyek pembangunan yang tidak berjalan dan sangat mengganggu arus lalu lintas,” ujar Tri Waluyo di Jakarta, Sabtu (12/4).
Ia menegaskan, setiap proyek pembangunan di Jakarta, terlebih yang menggunakan dana APBD, harus memiliki kepastian waktu pelaksanaan dan penyelesaian. Hal ini termasuk kejelasan informasi di lokasi proyek, agar masyarakat mengetahui durasi dan tujuan pengerjaannya.
“Saya minta Pemprov menyikapi hal ini. Jika itu proyek yang menggunakan APBD Jakarta, maka harus ada kepastian. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan,” tegasnya.
Tri mencontohkan, dirinya menjadi salah satu warga yang terdampak kemacetan akibat proyek tersebut. “Biasanya saya hanya membutuhkan waktu 45 menit ke kantor, tetapi sekarang bisa sampai dua jam karena proyek di kawasan Penjaringan,” keluhnya.
Ia juga meminta Pemprov DKI segera menelusuri penyebab keterlambatan proyek, termasuk memanggil pihak pengawas dan melakukan monitoring berkala. Tujuannya, memastikan seluruh proyek berjalan sesuai perencanaan.
“Ini kendalanya di mana? Apa yang menyebabkan proyek tersebut tidak berjalan? Harus dicari tahu,” katanya.
Tri juga menyoroti proyek-proyek yang lokasinya berdekatan dengan jalan-jalan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia berharap ada koordinasi yang kuat antara Pemprov dan kementerian terkait agar proyek-proyek tersebut tak saling tumpang tindih atau memperparah kemacetan.
“Ini tentu kewenangan dari kementerian terkait agar proyek berjalan sesuai kajian yang sudah dirancang,” ujarnya.
Ia mengingatkan, proyek-proyek pembangunan di Jakarta harus mempertimbangkan kondisi lalu lintas yang sudah padat. Terlebih, jumlah kendaraan pribadi di ibu kota terus bertambah, sedangkan kapasitas jalan semakin terbatas.
“Masyarakat yang terdampak tentunya membutuhkan kepastian. Jangan sampai pembangunan justru merugikan warga,” tandasnya.
Sejumlah titik proyek yang disebut mengganggu arus lalu lintas antara lain berada di Penjaringan (Jakarta Utara), Cikini (Jakarta Pusat), dan Tebet (Jakarta Selatan). Tri berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar masalah serupa tidak terus berulang.
