jpnn.com, JAKARTA - PPPK nakes minta Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 tidak mengubah kesepakatan Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR RI.
Sejumlah kebijakan pro-ASN PPPK dan PPPK paruh waktu sudah dibuat eks Menteri Keuangan Purbaya. Kebijakan yang dimulai awal 2027 itu dinilai bentuk negara hadir di tengah rakyat.
"Kesepakatan DPR RI dengan pemerintah yang suda dibuat harus dilanjutkan Menkeu baru," kata Arjun, pengurus Forum PPPK Kabupaten Ponorogo kepada JPNN, Selasa (15/9/2026).
Menkeu Suahasil, lanjutnya, harus mendukung kebijakan tersebut, karena Purbaya sudah ikut mendukung kesepakatan peralihan status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu dan pengangkatan PPPK jadi PNS.
Dia mewanti-wanti jangan sampai Menkeu baru mengubah, apalagi mengkhianati kesepakatan tersebut jika mau bertahan atau menghabiskan sisa waktu sampai 2029.
"Atas nama PPPK tenaga kesehatan (nakes) khususnya tidak menerima jika kesepakatan yang sudah dibuat DPR RI dan pemerintah sampai berubah dengan Menkeu baru," tegas Ajun.
Saat ini menurut Ajun, ada kekhawatiran Menkeu baru akan mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Padahal, kebijakan itu sudah diumumkan kepada publik.
Diketahui, pemerintah pusat bakal mengambil alih pembayaran gaji PPPK yang sebelumnya menjadi tanggungan pemerintah daerah (pemda).
