jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Ojol Sulawesi Selatan (KSOS) menegaskan pengemudi ojek online sebagai pekerja mandiri. Pandangan ini dinilai penting menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan transportasi berbasis platform.
Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi mengatakan sikap KSOS menunjukkan aspirasi pengemudi ojol tidak seragam.
Sebagian mendorong status sebagai pekerja atau buruh, sementara sebagian lain ingin mempertahankan fleksibilitas kerja.
"Pendapat KSOS penting diperhatikan karena menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan kelompok yang memiliki satu pandangan yang seragam mengenai status mereka. Pemerintah tidak boleh menganggap satu aspirasi otomatis mewakili seluruh pengemudi," kata Rizal kepada wartawan, Selasa (15/9).
Menurut Rizal, penentuan status pengemudi tidak bisa hanya melihat istilah "kemitraan", tetapi juga tingkat kontrol platform, kebebasan waktu kerja, dan pola imbalan.
Sebab, karakter kerja ojol sangat beragam ada yang bergantung pada satu aplikasi, ada pula yang menggunakan beberapa platform sekaligus sambil menjalankan usaha lain.
"Ada pengemudi yang ingin tetap memiliki kebebasan menentukan kapan bekerja, menggunakan platform mana, bahkan menjalankan aktivitas ekonomi lainnya. Karakter seperti ini perlu diperhitungkan ketika pemerintah menentukan status hukum pengemudi," ujarnya.
Rizal menyebut fenomena ini sebagai bagian dari dinamika perumusan kebijakan publik, merujuk pada teori Advocacy Coalition Framework.
