Kerja Sama Stakeholder Jabodetabekjur Diperkuat untuk Solusi Perkotaan

Berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) memperkuat kemitraan guna meningkatkan koordinasi dan respons tanggap darurat dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Inisiatif ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sektor usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dan relawan kemanusiaan.

Sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi—meliputi banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran—sinergi antar-pihak menjadi krusial untuk memastikan kesiapsiagaan dan mitigasi yang optimal.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menekankan bahwa Jabodetabekjur merupakan kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan risiko bencana di satu daerah dapat berdampak pada daerah lainnya.

“Oleh karena itu, kita tidak bisa bekerja secara terpisah-pisah, melainkan harus bersinergi dalam satu sistem yang saling mendukung. Pelibatan seluruh stakeholder sangatlah penting untuk menciptakan sistem ketahanan bencana yang kuat dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, sektor usaha, akademisi, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini,” jelas Isnawa, Kamis (13/3).

Ia menambahkan bahwa dalam konteks pengurangan risiko bencana, integrasi sistem peringatan dini (Early Warning System) dari hulu hingga hilir sangat penting agar informasi mengenai potensi bencana dapat disampaikan dengan cepat dan tepat sasaran.

Dengan sistem yang terintegrasi, kesiapsiagaan masyarakat dapat meningkat, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir.

“Selain integrasi Early Warning System, diperlukan juga layanan panggilan darurat 112 yang akan memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian bencana maupun situasi darurat lainnya. Dengan layanan ini, respons terhadap kejadian bencana bisa lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Sebagai bagian dari langkah strategis, beberapa program utama akan diterapkan, antara lain:

1. Peningkatan sistem peringatan dini terintegrasi Memanfaatkan teknologi untuk pemantauan bencana secara real-time serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform komunikasi.
2. Penyelarasan SOP dan protokol tanggap darurat Menyusun prosedur operasional standar bersama guna mempercepat respons di seluruh wilayah Jabodetabekjur.
3. Simulasi dan pelatihan bersama Mengadakan latihan rutin yang melibatkan berbagai elemen guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanganan bencana.
4. Kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha Mendorong peran aktif perusahaan dalam penyediaan bantuan logistik dan pemulihan pasca-bencana.
5. Penguatan peran masyarakat dan relawan Mengedukasi masyarakat agar lebih tanggap terhadap potensi bencana serta meningkatkan partisipasi komunitas lokal dalam upaya mitigasi.

“Dengan adanya penguatan kemitraan ini, diharapkan respons penanggulangan bencana di wilayah Jabodetabekjur dapat lebih terkoordinasi dan efektif, sehingga mampu mengurangi dampak serta mempercepat pemulihan pasca-bencana,” tandasnya.