KPK dan Kejagung Diminta Transparan Bongkar  Kasus Sritex dan Iklan BJB

KabarJakarta.com- Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa) Jawa Barat mempertanyakan progres penaganan dua kasus dugaan korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat di Bank Pembagunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

Dalam keterangannya, Ketua LSM Trinusa DPD Jabar pertanyakan keberanian KPK dalam membongkar dugaan korupsi dana promosi iklan Bank BJB Rp 1,1 Triliun yang menyeret nama Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan  Tenaga Ahli Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit.kata Ait M Sumarna kepada KabarJakarta,Senin,11 Agustus 2025.

Dikatakannya, sampai sekarang pihak KPK belum merilis peran dari kedua orang tersebut (RK dan ANS) dalam kasus dana iklan Bank BJB. Selain itu,kata Ait, dugaan korupsi besar di Bank BJB Direktur Keuanganya dan Manajemen Risiko waktu itu NK.

Peran NK dalam dugaan korupsi di Bank BJB selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko belum diketahui, namun dari jabatannya NK termasuk berperan penting didalam mengelola keuangan di Bank BJB.

Bahkan kata Ait, KPK belum merilis peran NK di kasus dugaan korupsi Iklan BJB Rp 1,1 triliun, namun di kasus dugaan korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex NK sudah dipanggil Kejaksaan Agung bersama RL selaku Direktur IT dan Treasury ; SRT selaku Direktur Keuangan dan Retail; serta TS selaku Direktur Operasi PT Bank BJB.

Ait mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambannya proses penuntasan kasus korupsi di Bank BJB, khususnya dugaan korupsi penyaluran kredit ke PT Sritek dan dana iklan Bank BJB.

Ait menyoroti peran NK , Mantan Direktur Keuangan Bank BJB, yang menurutnya sangat mengetahui alur dan proses kedua kasus tersebut. Karena yang bersangkutan saat itu masih menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank BJB, tidak mungkin tidak mengetahui seluk-beluk penyaluran kredit kepada PT Sritek yang dinilai bermasalah serta penggunaan dana iklan yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Meskipun KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah melakukan penyelidikan terkait hal ini, hingga saat ini NK belum dijadikan sebagai tersangka. Kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan beberapa orang saja. Saya yakin ada peran penting dari petinggi-petinggi pejabat Bank BJB, bahkan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pejabat negara yang membackup kegiatan korupsi di Bank BJB ini,” tegasnya.

KPK maupun Kejagung harus serius dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu. jika penuntasan kasus ini terus diperlambat, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia akan semakin tergerus.

Ia menambahkan, kerugian yang ditimbulkan oleh kedua kasus korupsi ini cukup besar dan seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang berwenang.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami tidak akan membiarkan korupsi di Bank BJB dibiarkan begitu saja, karena ini menyangkut masa depan rakyat banyak. Kami berharap KPK dan Kejagung RI bisa membuktikan bahwa penegakan hukum di negeri ini masih ada dan berjalan dengan adil,”harapannya.