
KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menandatangani nota kesepahaman yang memayungi kerja sama lintas wilayah dalam mengoptimalkan potensi daerah. Fokus utama kolaborasi ini meliputi penguatan ketahanan pangan serta akselerasi peningkatan mutu pelayanan publik.
Seremoni penandatanganan berlangsung di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Jumat (16/5). Momentum ini merefleksikan semangat sinergi antarwilayah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kerja sama tersebut. Ia mengingatkan bahwa integritas tata kelola adalah syarat mutlak, tanpa kompromi terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.
“Tidak boleh ada celah sekecil apa pun bagi penyimpangan kewenangan oleh Pemprov Jakarta. Setiap langkah harus terukur, terbuka, dan mampu memberi manfaat timbal balik,” ujar Pramono.
Ia juga menyoroti Kabupaten Kediri sebagai salah satu kawasan agraris unggulan di Jawa Timur. Dengan struktur tanah yang subur akibat pengaruh aktivitas vulkanik, Kediri dinilai setara dengan Karawang dalam kontribusinya terhadap produksi beras nasional.
“Saya ingin kolaborasi ini memberi keuntungan sepadan bagi kedua pihak,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pramono menawarkan transfer pengetahuan kepada Pemkab Kediri, khususnya terkait penerapan aplikasi Jakarta Kini (JAKI)—platform digital terintegrasi yang digunakan Jakarta untuk mempercepat pelayanan publik dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Jika Pemkab Kediri ingin mempelajari sistem JAKI, kami terbuka. Termasuk soal pengelolaan BUMD, silakan disesuaikan dengan kebutuhan mereka,” jelas Pramono.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyambut positif sinergi antarpemerintah ini. Ia menyampaikan komitmennya untuk mengevaluasi kekurangan internal, khususnya dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Pihak Food Station telah menyampaikan sejumlah tantangan teknis yang perlu segera diatasi. Kami siap untuk mempercepat perbaikan,” ungkap Hanindhito.
Ia juga melaporkan bahwa hingga Maret 2025, Kediri mencatat surplus beras sebesar 79.176 ton. Di tengah capaian tersebut, pemerintah kabupaten tetap berupaya memperluas lahan tanam sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan jangka panjang.
Dalam konteks sosial, Pemkab Kediri kini memfokuskan kebijakannya untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Hanindhito berharap kerja sama ini dapat mengangkat taraf hidup masyarakat melalui program yang terstruktur dan berdampak langsung.
“Saya harapkan kemitraan ini menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Kediri,” ujarnya.
Ruang kolaborasi antara DKI Jakarta dan Kediri masih sangat terbuka luas. Beberapa bidang potensial yang akan digarap meliputi pengadaan pangan untuk ibu kota, pengawasan mutu dan keamanan bahan pangan, pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi kultur jaringan untuk produksi bibit unggul, serta program edukasi pertanian berbasis teknologi.
Kerja sama ini tidak hanya menjadi simbol kemitraan administratif antarwilayah, namun juga manifestasi konkret komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pangan nasional yang resilien dan pelayanan publik yang modern.