PKB Tolak Penutupan TransJakarta Blok M-Kota

KabarJakarta.com — Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ahmad Moetaba, mendesak Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengkaji ulang rencana penutupan koridor 1 TransJakarta yang melayani rute Blok M-Kota. Rute ini dinilai masih sangat penting bagi masyarakat Jakarta, mengingat tingginya volume penumpang serta terbatasnya alternatif transportasi umum, meskipun MRT Jakarta fase 1 telah beroperasi.

“Selain karena masih dibutuhkan masyarakat, koridor 1 ini adalah rute pelopor TransJakarta yang sudah melayani warga sejak 2004,” kata Ahmad Moetaba dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu (15/01/2025).

Ahmad Moetaba, yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa hasil peninjauan langsung di koridor 1 menunjukkan antusiasme yang tinggi dari pengguna transportasi tersebut. Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa layanan TransJakarta di rute tersebut masih sangat relevan dan menjadi pilihan utama bagi banyak warga.

Ia juga menyoroti tren peningkatan pengguna transportasi publik di Jakarta, khususnya TransJakarta. Pada tahun 2024, jumlah penumpang TransJakarta mencapai 1,3 juta orang per hari, meningkat dari 1,1 juta penumpang per hari pada tahun 2023. Tren ini menunjukkan adanya peralihan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.

“Artinya, warga Jakarta mulai bermigrasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ini harus didukung penuh oleh pemerintah, bukan justru dengan mengurangi koridor yang sudah ada dan terbukti efektif,” tegas Moetaba.

Selain itu, Ahmad Moetaba mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target ambisius untuk meningkatkan jumlah penumpang TransJakarta hingga lebih dari dua kali lipat, yaitu mencapai angka 4 juta penumpang per hari pada tahun 2025. Rencana penutupan koridor 1 dinilainya tidak sejalan dengan visi tersebut.

“Logikanya tidak nyambung. Pemerintah ingin meningkatkan jumlah penumpang lebih dari dua kali lipat, tetapi malah berencana menghapus koridor 1 yang sudah lama melayani ribuan penumpang setiap hari,” ujar Moetaba.

Koridor 1 TransJakarta yang melayani rute Blok M-Kota merupakan salah satu rute bersejarah, sekaligus menjadi tulang punggung sistem transportasi umum di Jakarta. Koridor ini juga dikenal sebagai rute pelopor yang memulai operasional TransJakarta pada tahun 2004. Dalam dua dekade terakhir, rute ini telah menjadi bagian integral dari mobilitas warga Jakarta, terutama bagi mereka yang bekerja atau beraktivitas di sepanjang jalur tersebut.

Ahmad Moetaba menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan transportasi. Ia meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melakukan kajian komprehensif yang melibatkan survei kebutuhan masyarakat, analisis data penumpang, serta dampak sosial dan ekonomi dari rencana penutupan koridor 1.

“Kebijakan transportasi harus berdasarkan data yang jelas dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini malah merugikan banyak pihak, terutama warga yang selama ini bergantung pada layanan TransJakarta,” kata Moetaba.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan aksesibilitas transportasi publik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengurangi kemacetan di Jakarta. Dengan semakin banyaknya warga yang beralih ke transportasi umum, pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, bukan malah mengurangi.

“Kemacetan di Jakarta adalah masalah serius yang membutuhkan solusi jangka panjang. Salah satu solusinya adalah memperkuat transportasi umum seperti TransJakarta, bukan melemahkannya,” imbuhnya.

Rencana penutupan koridor 1 TransJakarta ini sebelumnya muncul sebagai bagian dari upaya optimalisasi jalur transportasi setelah beroperasinya MRT Jakarta fase 1 yang melayani rute Lebak Bulus-Bundaran HI. Namun, Ahmad Moetaba menilai bahwa MRT belum sepenuhnya dapat menggantikan fungsi koridor 1 TransJakarta, mengingat keterbatasan jangkauan dan kapasitas MRT.

“MRT memang sudah beroperasi, tetapi belum bisa menjangkau seluruh masyarakat yang selama ini menggunakan koridor 1. Belum lagi, kapasitas MRT juga terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penumpang TransJakarta,” jelasnya.

Dalam penutupnya, Ahmad Moetaba mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik di Jakarta. Ia berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

“Transportasi publik adalah tulang punggung kota metropolitan seperti Jakarta. Mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, kemacetan berkurang, dan kualitas hidup warga meningkat,” pungkasnya.