3 weeks ago
27
KabarJakarta.com — Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menghadapi sorotan publik terkait ketidakmampuannya merealisasikan janji kampanye mengenai program Sarapan Bergizi Gratis. Program yang semula diusung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan siswa tersebut batal dijalankan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (9/3/2025), Pramono menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menerima arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengungkapkan bahwa dalam sebuah pertemuan di Magelang, Kepala BGN menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan melaksanakan program yang serupa dengan inisiatif makan bergizi gratis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Pada saat retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melaksanakan program serupa, yakni kegiatan makan bergizi gratis,” ujar Pramono. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penyeragaman program di tingkat nasional.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, sebagai bagian dari koordinasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk menyesuaikan kebijakannya.
“Pemerintah pusat telah menginstruksikan bahwa semua hal terkait program makan bergizi gratis menjadi tanggung jawab mereka sepenuhnya. Maka, sebagai bagian dari pemerintahan, kami patuh terhadap kebijakan tersebut,” ungkapnya.
Sebagai bentuk penyesuaian, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengalihkan alokasi anggaran yang semula ditujukan untuk program sarapan gratis ke proyek renovasi kantin sekolah. Langkah ini, menurut Pramono, merupakan solusi alternatif guna tetap mendukung ekosistem pangan sehat bagi siswa.
“Program yang awalnya dirancang untuk sarapan gratis di Jakarta akan dialihkan ke pengembangan infrastruktur pendukung di sekolah, khususnya renovasi kantin dan pemberdayaan UMKM,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa inisiatif renovasi kantin bertujuan untuk memastikan fasilitas yang tersedia lebih layak serta menunjang kebutuhan siswa dengan baik. Menurutnya, meskipun terjadi pergeseran kebijakan, anggaran yang telah disiapkan tetap akan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas sarana pendidikan.
“Kami menerapkan kebijakan substitusi, yakni mengganti satu program dengan program lain yang tetap bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Pramono.
Keputusan ini memunculkan beragam tanggapan dari publik. Sebagian pihak mempertanyakan mengapa koordinasi dengan pemerintah pusat tidak dilakukan sejak awal perencanaan kampanye, sementara yang lain menilai langkah pengalihan program sebagai bentuk adaptasi yang positif dalam menghadapi dinamika regulasi nasional. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan warga ibu kota.
