Profil Pramono Anung Wibowo

KabarJakarta.com — Pramono Anung Wibowo, atau yang akrab disapa Mas Pram, lahir di Kediri pada 11 Juni 1963. Ia dikenal sebagai seorang politikus Indonesia yang telah menjabat berbagai posisi strategis dalam pemerintahan. Saat ini, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah memenangkan Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024 bersama pasangannya, Rano Karno.

Pendidikan

Pramono Anung menempuh pendidikan sarjana di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melanjutkan studi Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 11 Januari 2013, ia meraih gelar doktor Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran, membuktikan komitmennya terhadap pengembangan ilmu komunikasi dalam politik.

Karier Profesional

Sebelum terjun ke dunia politik, Pramono Anung sempat menduduki berbagai posisi penting di sektor swasta. Ia pernah menjadi Direktur PT Tanito Harum (1988–1996) dan PT Vietmindo Energitama (1979–1982). Selain itu, ia menjabat sebagai Komisaris PT Yudhistira Haka Perkasa (1996–1999). Pengalaman di dunia korporasi ini memberikan bekal berharga bagi karier politiknya.

Perjalanan Politik

Pramono Anung memulai karier politiknya dengan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ia terpilih empat kali sebagai anggota DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PDI-P pada tahun 2000. Lima tahun kemudian, ia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P, bertugas menggerakkan roda partai hingga tingkat daerah. Pada masa kepemimpinannya, ia menjadi penggerak utama dalam kampanye memenangkan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilu 2009.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014, memperlihatkan perannya sebagai politikus andal dalam legislatif.

Sekretaris Kabinet

Pramono Anung dilantik sebagai Sekretaris Kabinet pada 12 Agustus 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Ia menggantikan Andi Widjajanto dan terus menjabat posisi ini hingga dua periode kabinet. Selama masa kepemimpinannya, Sekretariat Kabinet berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut. Ia juga memperkenalkan tradisi baru dengan memberikan keterangan langsung melalui podcast untuk meningkatkan transparansi.

Pada 2 Januari 2023, Pramono mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet No. 1 Tahun 2023 yang mengatur Penetapan Kinerja Utama di lingkup Sekretariat Kabinet. Selain itu, ia menerbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, yang bertujuan menjaga integritas lembaga.

Aktivis Mahasiswa

Semasa kuliah, Pramono aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia menjadi Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa ITB periode 1986–1987 dan Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang ITB periode 1985–1986. Aktivismenya saat mahasiswa turut membentuk pandangan politiknya di masa depan.

Pilgub DKI Jakarta 2024

Pada 28 Agustus 2024, Pramono Anung bersama Rano Karno mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pasangan ini diusung oleh PDI-P dan Partai Hanura, serta didukung oleh Partai Ummat. Mereka juga mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh besar seperti Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Baswedan, serta kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania.

Pada November 2024, pasangan ini secara resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta dengan perolehan suara sebesar 50,07% atau 2.183.239 suara. Keberhasilan ini menjadikan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan pertama yang memenangkan Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran.

Kehidupan Pribadi

Pramono Anung adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara, lahir dari pasangan R. Kasbe Prajitna dan Sumarni. Ia menikah dengan Endang Nugrahani, S.E., Ak., dan dikaruniai dua anak, yaitu Hanindhito Himawan Pramana (lahir 31 Juli 1992) dan Hanifa Fadhila Pramono (lahir 5 Februari 1998).

Kekayaan

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Maret 2024, kekayaan Pramono Anung mencapai Rp104,3 miliar. Asetnya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp35,4 miliar, alat transportasi senilai Rp1,38 miliar, harta tidak bergerak lainnya sebesar Rp19,1 miliar, surat berharga senilai Rp37,2 miliar, serta kas atau setara kas sebesar Rp11,08 miliar. Ia tidak memiliki hutang.

Penghargaan

Pramono Anung telah menerima berbagai penghargaan, antara lain:

Bintang Mahaputera Adipradana (2014)

Bintang Bhayangkara Utama (2017)

Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dari Institut Teknologi Bandung (2017)

Dengan perjalanan panjang di dunia politik dan pemerintahan, Pramono Anung membuktikan diri sebagai tokoh yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Keberhasilannya memimpin Jakarta menjadi tonggak penting dalam karier politiknya dan diharapkan mampu memberikan perubahan positif bagi masyarakat ibu kota.