jpnn.com, JAKARTA - Ambisi Indonesia mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dinilai masih menghadapi tantangan besar, bukan hanya dari sisi teknologi dan pendanaan, tetapi juga kepastian kebijakan politik hingga tiga dekade ke depan.
Hal itu mengemuka dalam Forum Akademik Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia yang digelar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama Indonesia Sustainability Movement (Inamove) di Gedung Dewi Sartika, Jakarta Timur, Kamis (1/7/2026).
Salah satu panelis forum, Business and Investment Strategist Jeffrie Korompis, mengingatkan bahwa investasi PSEL tidak cukup hanya mengandalkan percepatan pembangunan. Menurutnya, fondasi kebijakan, tata kelola, dan kepastian investasi justru harus dibangun lebih dahulu agar proyek bernilai puluhan triliun rupiah itu tidak menjadi beban di masa depan.
"Membangun rumah dimulai dari pondasi, bukan atap. Dalam proyek PSEL kita justru seperti memasang atap lebih dulu, sementara pondasinya belum benar-benar siap," ujar Jeffrie.
Investasi Rp 87 Triliun Hadapi Tantangan 30 Tahun
Jeffrie menjelaskan, kebutuhan investasi proyek PSEL diperkirakan mencapai sekitar Rp87 triliun, dengan sekitar 70 persen diharapkan berasal dari investor asing.
Namun, menurutnya, yang paling dikhawatirkan investor bukanlah teknologi maupun pasokan sampah, melainkan kepastian kebijakan pemerintah dalam jangka panjang.
Pasalnya, skema yang saat ini disiapkan mengharuskan pemerintah menjamin pembelian listrik (offtake) selama 30 tahun dengan harga sekitar 20 sen dolar Amerika Serikat per kWh.
