jpnn.com, CIBINONG - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar forum nasional untuk melahirkan kebijakan konkret serta rencana aksi taktis bagi seluruh pemangku kepentingan daerah agar mampu mengawal pencegahan pravelensi stunting, ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Forum nasional yang digelar Kemendukbangga/BKKBN tersebut bertajuk 'Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kapitalisasi Bonus Demografi, dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026'.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji secara resmi membuka forum strategis tersebut yang berlangsung di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (13/7).
Menteri Wihaji dalam arahannya menegaskan pengelolaan dinamika kependudukan jangka panjang dan pemanfaatan bonus demografi merupakan modal utama yang menentukan lompatan Indonesia menjadi negara maju berdaya saing global dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
"Bonus demografi adalah peluang emas yang tidak datang dua kali," kata Wihaji dalam keterangannya, Selasa (14/7).
Namun, lanjut Wihaji, peluang ini tidak akan otomatis membawa kesejahteraan tanpa adanya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, produktif, serta bebas dari stunting.
"Oleh karena itu, sinergitas yang presisi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi pemerintah daerah mutlak diperlukan," ujar Wihaji di hadapan ratusan pimpinan daerah yang hadir.
Menteri Wihaji juga menambahkan integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) harus segera dilakukan.
