jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Satuan Tugas Penataan Pembangunan Pesantren (SPPP) Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pondok pesantren yang dinilai rawan secara struktural.
Langkah ini menjadi respons pemerintah setelah ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny Buduran yang menewaskan 63 santri.
Cak Imin mengatakan pemerintah pusat melalui SPPP telah mulai melakukan peninjauan lintas kementerian.
Namun, kondisi geografis dan jumlah pesantren yang sangat besar membuat keterlibatan Pemda menjadi sangat penting.
“Ya, tentu bertahap ya, anggaran pemerintah pasti terbatas, tetapi yang sudah satuan tugas ini, Pak Andi, Pak Profesor Haris dan tim satuan tugas pesantren ini yang lintas kementerian ini akan terus melakukan audit peninjauan dan terutama kami minta Pemda ya,” kata Cak Imin seusai Ground Breaking Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Kamis (11/12).
Dia menyatakan Pemda harus aktif mengaudit serta mengantisipasi potensi ancaman keselamatan.
Cak Imin juga mendorong masyarakat ikut melaporkan bila menemukan bangunan lembaga pendidikan yang tidak layak.
“Meminta Pemda untuk mengaudit, mengantisipasi dan masyarakat supaya melaporkan kalau ada bukan hanya pesantren semua lembaga pendidikan yang rawan dan membahayakan anak didik segera lapor ke pemerintah daerah, segera kami bangun solidaritas bareng-bareng,” tuturnya.
