jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Akademisi Universitas Pasundan (Unpas), Fahmi Iss Wahyudi turut angkat bicara soal penetapan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Menurutnya, kasus ini sebagai tamparan keras yang sekaligus mengungkap tradisi negatif berulang di jantung pemerintahan Jawa Barat.
“Kasus ini bukan kali pertama. Modusnya pun sama: intervensi pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan wewenang dalam manajemen ASN—rotasi, mutasi, dan sebagainya,” ujar Fahmi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (11/12/2025).
Fahmi menuturkan, fakta tersebut menunjukkan kegagalan sistemik dalam pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Ia menegaskan bahwa Wali Kota Bandung perlu segera menyusun respons strategis dan pola mitigasi agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.
Salah satu yang menjadi prioritas menurut Fahmi adalah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk melakukan pendampingan dan penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam dua area rawan: transparansi pengadaan barang dan jasa serta manajemen aparatur sipil negara (ASN).
“Pendampingan dari lembaga penegak hukum bukan bentuk kecurigaan, tapi wujud komitmen nyata membangun pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Fahmi juga mengingatkan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
.jpeg)
